Selasa, 24 Juni 2025, bertempat di Ruang Madakaripura Lantai 5 Kantor Bupati Probolinggo, telah dilaksanakan SEMINAR HUKUM- Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Bebas Korupsi dan Bersih Melayani. Seminar ini dipersembahkan oleh Pengadilan Negeri Kraksaan yang bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Program Studi Doktor, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya dan dihadiri oleh Forkopimda serta seluruh perangkat dari 5 kelurahan, 325 Desa, dan 24 Kecamatan di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Adapun Pembicara dari Seminar ini yaitu :
1. Dr. Diah Yuliastuti, S.H., M.H (Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur) , dengan materi Mewujudkan Birokrasi Pemerintah Yang Bebas Dari Korupsi dan Bersih Melayani
2. ⁠Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan), dengan materi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa
3. ⁠Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum (Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga), dengan materi Memahami Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Mewujudkan Birokrasi Pemerintah Yang Bebas Korupsi dan Bersih Melayani

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Sambutan dan Laporan Kegiatan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, Putu Agus Wiranata,S.H.,M.H. , Sambutan ketua ikatan alumni Doktor ilmu hukum, dr. Tonic Tangkau, S.H. , Sambutan oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH Unair, Prof Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H. , serta Sambutan disertai ketok palu sebagai tanda acara resmi dimulai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si.

Dalam rangkaian acara ini, peserta juga dapat berkonsultasi untuk permasalahan hukum waris, hukum agraria / pertanahan, hukum pidana, serta hukum perjanjian di KLINIK HUKUM yang bertempat di Ruang Jabung Lantai 3 Kantor Bupati Probolinggo.

Harapan dari dilaksanakannya acara ini yaitu dalam rangka memberikan dukungan bagi perluasan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo yang baru-baru ini dicanangkan oleh Bupati Kabupaten Probolinggo, dan sekaligus memberikan penguatan tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa yang bebas korupsi dan bersih melayani khususnya bagi Kepala Desa maupun Aparatur Desa. Serta meningkatkan akuntabilitas Pengadilan Negeri Kraksaan dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk masyarakat.