×
w3c
Bahasa
Logo Pengadilan Negeri Kraksaan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Kraksaan

Raya Panglima Sudirman No.5 Kraksaan, Probolinggo. Telp. 0335-841407 Ext.101 Fax. 0335-841307

Email : umum.pnkraksaan@gmail.com Delegasi : delegasi.pnkraksaan@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIe-CourtSistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

BERITA

Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Pada hari Senin 3 Juni 2024 bertempat di Kantor Kecamatan Maron, diadakan Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Bapak I Made Yuliada , S.H., M.H. Menyampaikan dengan lugas seluruh prosedur sesuai isi PERNMA No. 1 Tahun 2014.

Pada sosialisasi ini diikuti oleh seluruh Kepala Desa Yang berada di Kecamatan Maron. Diharapkan melalui sosialisasi ini semua pihak dapat bekerja sesuai dengan pedoman yang telah ada.

Informasi mengenai layanan PN Kraksaan :
https://linktr.ee/pnkraksaan
Website : https://www.pn-kraksaan.go.id/
Youtube : https://s.id/YoutubePNKraksaan
Instagram : https://s.id/InstagramPNKraksaan
Facebook : https://www.facebook.com/Pengadilankraksaan

WhatsApp Image 2024 06 04 at 21.23.35


pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan

Kraksaan, Senin 3 Juni 2024 telah dilakukan pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, Bapak ZULVIKAR NUR BARLIAN, S.H.
di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Kraksaan.
Informasi mengenai layanan PN Kraksaan :
https://linktr.ee/pnkraksaan
Website : https://www.pn-kraksaan.go.id/
Youtube : https://s.id/YoutubePNKraksaan
Instagram : https://s.id/InstagramPNKraksaan
Facebook : https://www.facebook.com/Pengadilankraksaan

 

WhatsApp Image 2024 06 04 at 21.23.35 (1)


RAPAT BERJENJANG KEPANITERAAN BULAN MARET TAHUN 2024

Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, 18 Maret 2024, dilangsungkan Rapat Berjenjang Kepaniteraan yang dipimpin oleh pimpinan rapat I Nyoman Sudarsana,S.H. dansebagai notulis Rusminingsih serta dihadiri oleh peserta rapat. Acara Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan diawali mengingatkan PERMA 7, 8, 9 Tahun 2016 dan  Maklumat KMA No.1 Tahun 2017. Rapat Membahas hal-hal sebagai berikut :

Topik Rapat Kepaniteraan
Temuan :
1. Ada beberapa berkas yang belum lengkap terkait paraf maka Pidana menindaklanjuti untuk kemudian dilimpah ke bagian Hukum
2. upaya hukum pidana tidak terdapat kendala yang berarti dan semua berkas upaya hukum sudah terkirim
3. Untuk menjaga nilai EIS PN Kraksaan tetap baik maka dihimbau agar meningkatkan kinerja walau dalam bulan Ramadhan terlebih mendekati Hari Raya Idul Fitri
4. untuk berkas yang sudah dinyatakan BHT agar segera dilimpahkan ke bagian Hukum untuk segera di Arsipkan
5. Terhadap pengarsipan diruang Arsip berkas perkara akan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian berkas dengan letak berkas yang bersangkutan pada rak arsip
6. perihal Pemeriksaan Setempat sudah memiliki Kwitansi terkait kendaraan yang digunakan
7. Terdapat berkas tahun 2023 yang masih ada di Panitera Pengganti dan belum diserahkan kepada Panitera Muda Perdata agar segera diserahkan dan diArsipkan
8. Upaya hukum Perdata sudah berjalan dengan baik dan tidak menemui kendala yang berarti
9. Arsip yang muncul di MIS terkait pengarsipan berkas akan segera ditindaklanjuti
10. disampaikan kepada para Panitera Pengganti agar Tandatangan maupun parah pada berkas perkara agar diteliti hingga lengkap tanpa ada paraf atau tandatangan yang terlewati
11. terdapat berkas yang sudah dilimpah ke bagian hukum yang dikembalikan kembali ke bagian kepaniteraan pidana karena paraf tidak lengkap
12. Terkait Delegasi tidak terdapat kendala, namun demikian koordinasi tetap harus dilakukan dengan PN tujuan dengan baik demi kelancaran pelaksanaan Delegasi
13. Ada kendala pada surat tercatat yang dikirim yang kemudian retur yang harus dikembalikan sisa panjar perkaranya , maka pengecekan ulang secara teliti perlu dilakukan agar pengembalian sisa panjar tidak terkendala
14. Monev kesesuian SIPP sudah dilakukan secara rutin tiap minggu dan dilaporkan ke KPN untuk selanjutnya dilaporkan ke KPT setiap 6 bulan sekali
15. Terkait Putusan Perkara sebelum Putusan diupload pada SIPP dan tersinkron ke Direktori Putusan, maka harus dicek kembali dengan teliti agar sesuai
16. Terkait TTE pada kelengkapan berkas, maka Panitera dan PP wajib mengikuti digitalisasi tersebut untuk mempermudah berkas yang perlu TTE

Copy of Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas 1B (3)

 

Informasi mengenai layanan PN Kraksaan :
https://linktr.ee/pnkraksaan

#ptsurabaya
#ditjenbadilum
#humasmahkamahagung
#kraksaan
#zipnkraksaan


BRIEFING PTSP Bulan Maret 2024

Senin, 18 Maret 2024 Bertempat di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kraksaan, telah dilakukan breafing atau pengarahan oleh Supervisor PTSP didampingi Bapak Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Kasubbag umum keuangan, Kasubbag PTIP, Kasubbag Kepegawaian, Panitera Muda Perdata, kepada petugas PTSP terkait maklumat pelayanan dan standar pelayanan pengadilan, petugas diwajibkan untuk terus berpedoman pada permenpan Nomor 15 tahun 2014 tentang standar standar pelayanan, serta menerapkan Gerakan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun) dan menjaga 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) demi kenyamanan pengguna layanan PTSP Pengadilan Negeri Kraksaan, kepada pegawai yang bertugas di PTSP agar selalu memastikan fasilitas untuk pengunjung yaitu permen dan air mineral dan berkoordinasi dengan Bagian Umum dan Keuangan untuk persediaannya.

Copy of Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas 1B (4)

Informasi mengenai layanan PN Kraksaan :
https://linktr.ee/pnkraksaan

#ptsurabaya
#ditjenbadilum
#humasmahkamahagung
#kraksaan
#zipnkraksaan


Sosialisasi PERMA NO 8 TAHUN 2022 PN KRAKSAAN

Pengadilan Negeri Kraksaan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Kegiatan ini diselenggarakan di Media Center dan dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Negeri Kraksaan. Materi sosialisasi disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini dalam mengatur peraturan tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik di dalamnya membahas mengenai pelimpahan perkara, penomoran, dan panggilan sidang.

Pada tahun 2022, Mahkamah Agung memiliki sistem informasi pengadilan untuk perkara pidana yang mengakomodir proses administrasi perkara secara elektronik antara penegak hukum dengan pengadilan yaitu “E-Berpadu”. Salah satu perubahan penting dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022 adalah materi muatan administrasi perkara yang mengatur prosedur transaksi data dan dokumen antara pengadilan dan penegak hukum lain merujuk pada poses kerja yang berbasis aplikasi.

Copy of Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas 1B (5)

Informasi dan layanan PN Kraksaan :
https://linktr.ee/pnkraksaan

#ptsurabaya
#ditjenbadilum
#humasmahkamahagung
#kraksaan
#zipnkraksaan



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "Kreatif, Responsif, Aplikatif, Kognitif, Supel, Akuntabel dan Normatif" . Pengadilan Negeri Kraksaan selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.