Pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ruang Kerja Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Hakim yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan. Dalam pembukaan acara tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan mengingatkan kembali PERMA 7, 8 dan 9 Tahun 2016, Maklumat Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017, Kode Etik dan PPH. Dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan beserta seluruh jajaran Hakim membahas beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Banyak perkara pidana sisa bulan Februari 2022 oleh Majelis Hakim belum selesai diputus
2. Penyelesaian BAS oleh panitera pengganti yang tidak tepat waktu
3. Minutasi putusan perkara pidana yang tidak tepat waktu
4. Putusan yang diunggah di SIPP masih terdapat revisi \ perbaikan
5. Pengisian court calendar di SIPP
6. Rencana Audit Internal dalam rangka memenuhi dokumen APM Pengadilan Negeri Kraksaan
7. Pelaskanaan WASMAT
8. Evaluasi biaya sumpah dan penerjemah dalam SK Biaya Perkara perdata

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah diputuskan langkah-langkah yang diambil dalam rapat monev :

1. Sisa perkara pidana bulan Februari 2022 harus semuanya diputus di bulan Maret, tidak ada lagi alas an penundaan siding
2. Majelis Hakim wajib mengontrol panitera pengganti dalam menyelesaikan BAS sidang sebelum sidang yang akan datang dilaksanakan, pengecekan dalam SIPP akan dibantu SATGAS SIPP mengenai kebenaran BAS sesuai dengan jadwal persidangan
3. Majelis Hakim wajib mengontrol panitera pengganti dalam menyelesaikan minutasi perkara yang ditanganai, tidak hanya sekedar selesai sejak putusan diunggah di SIPP, Majelis Hakim memastikan berkas perkara pidana / perdata paling lamba 3 hari sejak putusan diucapkan sudah dikirim ke bagian perdata / pidana
4. Majelis Hakim memastikan putusan yang diunggah di SIPP sudah benar, sehingga tidak ada lagi revisi / perbaikan apabila putusan sudah diunggah di SIPP
5. Majelis Hakim berkewajiban mengisi court calendaar, silahkan menunjuk salah atu haiim anggota yang bertugas mengisi court calendaar
6. Agar segera dibuatkan SK Audit Internal berikut jadwal pelaksanannya, dikoordinasikan dengan masing-masing bagian yang akan diaudit
7. Hakim Pengawas Pidana segera melaksanakan WASMAT di bulan April 2022
8. Agar Panitera dan Panitera muda perdata berkoordinasi dengan Pengadilan Agama Kraksaan untuk merevisi biaya dalam SK Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan menyangkut besarnya biaya juru sumpah dan penerjemah.

Pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Kraksaan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Satgas SIPP yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan

Rapat yang diikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, Panitera, Ketua Satgas SIPP, Kepala Sub Bagian PTIP serta seluruh anggota Satgas SIPP tersebut dimulai Pukul 08.00 WIB dengan membahas beberapa permasalahan yang ada dalam Penginputan SIPP :

1. Pengisian court calendaar
2. Masih ditemukan perkara yang sudah minutasi dalam SIPP tapi berkas belum dikirim panitera pengganti ke bagian kepaniteraan pidana atau perdata
3. Masih ditemukan panitera pengganti terlambat mengisi perpanjangan penahanan di SIPP
4. Terdapat nilai EIS PN Kraksaan yang tidak maksimal, yaitu komponen kepatuhan penundaan jadwal sidang dan penginputan putusan akhir
5. BAS dalam SIPP tidak sesuai dengan kondisi riil persidangan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah diputuskan langkah-langkah yang diambil dalam rapat monev :

1. Pengisian court calendar menjadi tanggung jawab majelis hakim dan panitera pengganti
2. Sejak perkara putus dan telah diminutasi, paling lambat 3 hari berkas perkara sudah dilimpahkan ke kepaniteraan perdata dan pidana, panitera, panitera muda perdata dan panitera muda pidana bertanggung jawab untuk mengingatkan panitera pengganti yang belum mengirim berkas perkara yang sudah putus tersebut
3. Majelis Hakim tetap mengontrol penyelesaian perkara sampai dikirimnya berkas perkara ke bagian kepaniteraan pidana atau perdata
4. Pengisian penundaan jadwal sidang harus tepat waktu dan komputer yang ada di masing-masing ruang sidang sudah disiapkan sebelum siding dimulai
5. Penginputan putusan dalam SIPP segera dilakukan setelah putusan diucapkan, apabila ada perbaikan atau revisi, berkoordinasi dengan kasub PTIP
6. Tim SATGAS SIPP PN Kraksaan membuat laporan dan dibagikan ke WA group SATGAS SIPP data BAS yang tidak sesuai dengan kondisi riil persidangan dan selanjutnya Ketua SATGAS menegur panitera pengganti yang bersangkutan.

Hari Jum’at, tanggal 25 Februari 2022, Dharmayukti Karini Cabang Kraksaan telah melaksanakan Musyawarah Cabang (MUSCAB) VII Dharmayukti Karini. Bertempat di Pengadilan Agama Kraksaan dengan serangkaian acara Pembukaan yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Hymne dan Mars Dharmayukti Karini.

Dilanjutkan dengan Pembacaan doa oleh Ny. Hikmah Taufiqqurahman.

Sambutan diberikan oleh Ketua Cabang Dharmayukti Karini Cabang Kraksaan, Ny. Yenny Eta Widyanti Agus Akhyudi.

Pelindung Dharmayukti Karini Cabang Kraksaan, Bapak Agus Akhyudi memberikan sambutan serta membuka acara MUSCAB VII Dharmayukti Karini Cabang Kraksaan.

Memasuki acara inti MUSCAB VII Dharmayukti Karini Cabang Kraksaan, yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara, Ny. Yenny Eta Widyanti Agus Akhyudi yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan MUSCAB VII, Ny. Yayuk Sumartin Sumiyanto dilanjutkan dengan rangkaian acara MUSCAB VII, yaitu Sidang Pleno I, Sidang Pleno II, Sidang Pleno III.

Memasuki akhir acara, Sambutan diberikan oleh Ketua Dharmayukti Karini Cabang Kraksaan Masa Bakti 2022-2025, Ny. Yenny Eta Widyanti Agus Akhyudi. Dilanjutkan dengan penutupan dan sesi foto. 

Bertempat di ruang sidang Cakra, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 dilangsungkan rapat monitoring dan evaluasi Satuan Tugas SIPP yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan. Hadir dalam rapat tersebut, ketua SATGAS SIPP PN Kraksaan yang juga selaku Hakim pengawas Kepaniteraan perdata SYAFRUDDIN, SH., didampingi SABRAN, SH., Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan. Dalam monev tersebut disampaikan beberapa temuan selama bulan Januari 2022 antara lain :

1. Keterlambatan panitera pengganti memperpanjang penahanan dalam SIPP
2. Perubahan data di SIPP setelah berkas diminutasi karena perbaikan data BAS, jadwal sidang maupun putusan
3. Keterlambatan panitera pengganti dalam hal penyerahan berkas perkara yang telah diminutasi ke bagian perdata dan pidana, sehingga menyebabkan bagian hukum kesulitan melakukan pengarsipan berkas perkara
4. Daftar penahanan yang disajikan di group Satgas SIPP tidak update
5. Penginputan court calendar perkara baru di SIPP

Terhadap permasalahan tersebut, diberikan solusi sebagai berikut :

1. Penginputan perpanjangan penahanan dalam SIPP terhadap perkara pidana dilakukan setelah sidang ke II dan dilakukan oleh panitera pengganti yang bersangkutan
2. Semua perubahan data dalam SIPP terhadap perkara yang telah diminutasi harus sepengetahuan Majelis Hakim yang bersangkutan, dan diajukan permohonan secara tertulis
3. Majelis Hakim aktif memonitor penyelesaian perkara yang sudah diputus sampai dilimpah ke bagian perdata / pidana, Panitera mengontrol panitera pengganti untuk segera melimpahkan ke bagian perdata / pidana perkara yang sudah putus
4. Anggota Satgas dalam menyajikan data penahanan agar memeriksa di SIPP masing-masing perkara untuk mengetahui update penahanan sebelum dishare
5. Bagian perdata / pidana berkoordinasi dengan Majelis Hakim / Hakim yang mendapat perkara baru dalam pengisian court calendar

Di bagian akhir rapat, Ketua SATGAS SIPP kembali mengingatkan pentingnya perang SATGAS SIPP dalam membantu Majelis Hakim dan panitera pengganti dalam memperlancar proses persidangan sampai perkara minutasi.

Bertempat di ruang sidang Kartika, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 dilaksanakan Rapat Bulanan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan kelas IB. Rapat yang diikuti oleh seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Kraksaan membahas sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh kinerja aparatur peradilan dari Hakim, kesekretariatan dan kepaniteraan. Diawal rapat Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan selalu menyampaikan terkait Perma No. 7, 8 dan 9, Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, Kode Etik dan PPH agar selalu diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Rapat dilanjutkan dengan pembahasan laporan dari bagian kepaniteraan dan kesekretariatan berkaitan dengan temuan dan tindak lanjut di bulan sebelumnya dan bulan berjalan. Rapat juga membahas kelengkapan dokumen APM untuk tahun 2022 serta rencana audit internal yang akan dilalksanakan pada bulan Maret 2022. Dalam kesempatan tersebut juga sekaligus dilakukan monev ZI. Khusus pembahasan ZI, diminta semua coordinator area untuk melaksanakan kegiatan ZI seusai dengan areanya masing-masing, terlebih lagi Pengadilan Negeri Kraksaan telah diusulkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya untuk dilakukan penilaian dalam rangkan mendapatkan predikan WBK tahun 2022.

Di akhir acara, sebagai ucapan rasa syukur atas pencapaian nilai EIS di bulan Januari 2022 dimana Pengadilan Negeri Kraksaan berhasil menduduki rangking 1 untuk kategori Pengadilan Negeri Klas 1 B dengan jumlah perkara 501-1000, dilakukan pemotongan tumpeng, sekaligus penyemangat untuk seluruh personil Pengadilan Negeri Kraksaan dalam melaksanakan tugas agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan.