Pada hari ini Jum'at tanggal 24 September 2021 PN Kraksaan telah melaksanakan eksekusi putusan PN Kraksaan Nomor: 4/Pdt.G/2019/PN Krs. jo. Putusan PT Sby Nomor: 711/PDT/2019/PT Sby. jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2230K/PDT/2020. Eksekusi riil tersebut diajukan oleh Idris Sardi sebagai pemohon eksekusi terhadap Didik Abdul Rozak sebagai Termohon Eksekusi. Berkat kerja keras yang dilakukan oleh tim eksekusi, proses eksekusi berjalan dengan lancar, melalui pendekatan kekeluargaan yang intensif, akhirnya eksekusi berakhir dengan perdamaian, dimana Didik Abdul Rozak sebagai Termohon Eksekusi bersedia menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya kepada Idris Sardi sebagai pemohon eksekusi setelah sebelumnya mendapatkan kompensasi dari permohon eksekusi. Dalam masa pelaksaan PPKM saat ini, Pengadilan Negeri Kraksaan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh permohonan eksekusi yang diajukan dengan berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan secara damai.

Dalam rangka meningkatkan kinerja serta kedisiplinan, seluruh personil Pengadilan Negeri Kraksaan mengikuti sosialisasi pengisian LLK (Lembar Laporan Kerja) secara elektronik yang dilangsungkan di ruang sidang Cakra, Rabu 22 September 2021. Sebagai pemateri sosialisasi adalah Kepala Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian, Hari Yulianto, S.E. Dalam sosialisasi tersebut, pemateri menyampaikan cara pengisian LLK mulai dengan cara log in masing-masing akun pada SIMARI dan selanjutnya mengisi kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pegawai pada hari itu dan selanjutnya atasan langsung dari pegawai tersebut melakukan verifikasi atas bawahannya yang telah mengisi LLK. Kegiatan pengisian LLK harus dilaksanakan rutin setiap hari.
Kegiatan sosialisasi LLK ini dirangkaikan dengan sosialisasi aplikasi SILAW (Sistem Pelayanan Kepegawaian) yang salah satunya adalah aplikasi SI-CUTE, yaitu aplikasi yang disediakan oleh Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian Pengadilan Negeri Kraksaan yang memudahkan para pegawai yang hendak mengajukan cuti. Apabila selama ini pengajuan cuti dilakukan secara manual, maka dengan aplikasi SI-CUTE, pegawai yang hendak mengajukan cuti, cukup membuka dan mengisi aplikasi SI-CUTE dan langsung terkoneksi dengan data di kepegawaian mengenai sisa cuti yang ada, persetujuan pimpinan sampai ditandatanganinya cuti pegawai yang bersangkutan. Aplikasi SI-CUTE ini sangat membantu bagi Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian Pengadilan Negeri Kraksaan dalam melaksakana tugas sehari-hari dalam pengelolaan cuti pegawai.

Dalam Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri oleh seluruh Hakim, Pegawai dan PPNPN. Dalam rapat tersebut, masing-masing panitera muda serta kepala sub bagian memberikan laporan buluan Agustus 2021 serta tindak lanjut temuan bulan sebelumnya yang belum diselesaikan berikut kendala serta penyebabnya. Ketua Pengadilan Negeri Keraksaan selaku pimpinan rapat memberikan apresiasi atas kinerja kepaniteraan dalam penyelesaian perkara serta kedisiplinan dalam pengisian SIPP dengan harapan dapat ditingkatkan pada bulan berikutnya. Demikian pula apresiasi juga diberikan kepada supporting unit yaitu kesekretariatan yang telah bekerja keras mendukung kinerja Pengadilan Negeri Kraksaan sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancer. Secara terpisah, Ketua Pengadilan Negeri Keraksaan juga memberikan arahan sebagai berikut :

1. Mengingatkan kembali seluruh aparatur di Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mentaati PERMA No. 7, 8 9 TAhun 2016, Maklumat Mahkamah Agung No. 1.
2. Agar Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Kraksaan selalu mentaati protokol kesehatan COVID-19 dan melaksanakan  3M
3. Semua tamu PTSP wajib mengisi SISUPER;
4. Semua transaksi di PTSP wajib menggunakan bukti transaksi ;
5. Bagi Petugas PTSP, jika ada hal-hal yang tidak dapat dipahami terkait tugas-tugas silahkan koordinasi dengan panmud atau pengawas/supervisor;
6. Kegiatan APM dan ZI dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
7. Agar panitera pengganti segera menyelesaikan minutasi perkara setelah putusan diucapkan oleh Majelis Hakim;
8. Majelis Hakim agar memeriksa berita acara dan putusan sebelum minutasi.

Didalam Rapat ini dipimpin oleh ibu Dyah Sutji Imani, S.H. selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang dimana dalam rapat tersebut membahas salah satunya terkait kepegawaian yaitu kedisiplinan dalam Melakukan Presensi Online melalui SIKEP dan Sichma agar tidak ada temuan Aparatur Pengadilan Negeri Kraksaan yang terlambat atau tidak disiplin jam kerja. Dalam rapat tersebut juga membahas temuan-temuan dari masing-masing Hakim Pengawas BIdang pada bulan sebelumnya yang sudah ditindaklanjuti maupun yang belum ditindaklanjuti berikut penyebab dan solusinya. masing-masing hakim pengawas bidang memberikan laporan rutin setiap bulan pada koordinator hakim pengawas bidang dalam bentuk laporan tertulis dan selanjutnya akan diteruskan kepada ketua pengadilan negeri kraksaan untuk dilakukan pembahasan pada rapat bulanan bulan September ini.

Didalam Rapat Koordinasi pembahasan mengenai Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik ini terdapat 3 hal yang wajib diperhatikan yakni perihal Biaya Tambahan, Informasi Biaya/Tarif, serta Bukti Transaksi dimana ketiga hal tersebut masuk kedalam 3 unsur terendah dari hasil survey persepsi anti korupsi. Adapun untuk 3 unsur terendah dari hasil survey kepuasan masyarakat antara lain waktu layanan, sarana dan prasarana, serta prosedur pelayanan. maka untuk meningkatkan standar pada pelayanan bagi pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Kraksaan, Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan serta Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan memberi arahan Khususnya kepada Petugas PTSP dan Petugas Keamanan agar selalu tertib melaksanakan tugas utamanya sesuai SOP.